Menata Birokrasi

ACHMAD-FAUZI-OKETak dapat dibantah, kondisi birokrasi di Tanah Air dinilai masih jauh kata maksimal, bahkan menyisakan PR besar untuk pemimpin Indonesia, baik Presiden, Gubernur maupun Bupati/Wali Kota. Hal itu bisa dilihat dari berbagai persoalan yang kerap muncul dalam bingkai demokrasi kita. Kerja birokrasi yang kurang profesional, indisipliner, kinerja yang kurang efisien hingga terkesan buang-buang anggaran semata.

Bersamaan dengan itulah, pasca pelantikan pemimpin yang terpilih beberapa waktu lalu muncullah harapan baru agar pemimpin itu tidak sekadar menjadi pemimpin, tetapi bekerja secara cerdas dan cepat. Publik berharap sudah saatnya pemerintah menata kembali politik birokrasi dalam upaya melahirkan ide-ide reformatif guna menghasilkan pemerintahan yang mapan dan menyejahteraka rakyatnya.

Oleh sebab itulah, mau tidak mau, sebagai bagian dari motor penggerak birokrasi Sumenep, saya ingin bekerja secara cepat, cerdas dan efisien. Sehingga sisa problem birokrasi tersebut bisa diselesaikan sesuai harapan masyarakat. Memang tidak mudah menata birokrasi, butuh pemikiran, desain dan strategi jitu untuk memperbaiki semuanya.

Apalagi, kita harus menghilangkan persepsi negatif dari publik terhadap kinerja birokrasi.  Salah satu faktonya lantaran perilaku birokrasi seringkali kurang berpihak pada kepentingan masyarakat. Muncul kesan minor dari publik, birokrasi seringkali terkungkung oleh politisasi birokrasi. Hal itu dapat dibuktikan dari netralitas birokrasi dalam pemerintahan. Sehingga jika boleh saya identifikasi, maka muncullah masalah yang dihadapi oleh birokrasi Sumenep. Pertama, rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparat birokrasi. Kedua, kebangkrutan birokrasi. Dan ketiga, perilaku dan gaya birokrasi yang terkesan elitis dan formal.

Namun, fakta ini tentu tidak boleh dibiarkan. Kita harus yakin, tidak ada yang tidak mungkin jika ada kemauan politik yang kuat dari para pemimpin untuk mengubah segalanya. Sebab saya meyakini hanya dengan birokrasi yang baik bangsa ini menjadi lebih berkualitas dan bermartabat.

Untuk itulah, muncul beberapa pemikiran dari saya untuk memulai menata semuanya. Salah satunya reformasi paradigma birokrasi. Paradigma akan melahirkan model, pola dan contah. Jika paradigma birokrasi telah berubah, maka birokrasi itu akan berjalan dengan baik. Oleh karena itulah, reformasi birokrasi akan fokus pada perubahan model atau pola pemerintahan. Karena model dan pola pemerintahan yang terlalu besar, boros, inefisien, etika pelayanan yang buruk sudah harus ditinggalkan.

Namun, reformasi paradigma membutuhkan beberapa strategi. Ada lima strategi dalam melakuka reformasi itu. Pertama adalah dengan strategi inti. Hal ini bentuk strategi untuk menata kembali secara jelas mengenai tujuan, peran, dan arah birokrasi. Kedua, adalah strategi konsekuensi. Strategi ini yang mendorong  “persaingan sehat” guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Tentu melalui penerapan reward and punishment dengan memperhitungkan resiko ekonomi dan pemberian penghargaan.

Ketiga dengan strategi pelayanan. Model strategi ini adalah pemusatan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada publik. Aparat birokrasi, baik SKPD maupun para pegawai harus mampu menjadi pelayan yang baik bagi rakyat. Tidak ada lagi keluhan dari rakyat bahwa pemerintahan Sumenep terkesan angker dan elitis. Strategi pelayanan ini untuk mengajarkan aparatur birokrasi agar memiliki etika pelayanan yang baku dalam memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Keempat adalah Strategi kendali. Memberikan kontrol terhadap semua kinerja birokrasi, baik birokrasi desa hingga di pemerintahan. Kontrol birokrasi tersebut dikonkretkan dalam bentuk pelayanan absensi online kepada semua aparatur birokrasi. Sehingga setiap saat, mereka akan terkontrol dengan baik. Hal ini dilakukan agar terjadi pemberdayaan birokrasi dan pegawai.

Yang terakhir adalah strategi budaya. Mengubah budaya kerja birokrasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi adalah hal yang wajib dilakukan, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya birokrasi ini berubah (tidak lagi memandang rendah). Wallahu A’lam

Oleh Achmad Fauzi (Wakil Bupati Sumenep)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *